peraturan pemerintah tentang jalan desa. Badan / Pengarang. peraturan pemerintah tentang jalan desa

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN KABUPATEN. Tutup. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598); 4. Jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km/jam, dengan lebar jalan badan minimal 9 meter. UU ini mengubah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Khusus untuk BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian: 77: 2: perpres: 58:. Desa Rancaekek Wetan. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penetapan jalan. PP Jalan ini salah satunya mengatur tentang bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan (Pasal 33 PP Jalan). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- 2021. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. TENTANG. kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan Klasifikasi jalan berdasarkan. 9, TLN NO. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35,. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. dalam PP 34/2006 tentang Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan. Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi: perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan PP No. Penjelasan: 31 hlm Undang-Undang. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 7 . Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); MEMUTUSKAN : Download: Contoh Peraturan Desa (PERDES) Tahun 2020. Indonesia. 7. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, badan usaha dapatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; Mengingat : 1. Umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup lebar. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); b. 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Mengingat adanya kebutuhan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dibutuhkan solusi terhadap. com akan mencoba mengulas dan juga nantinya. 12. ditangani oleh pemerintahan desa. perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian: 282: 27: perpres: 48:. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Pendanaan TPB dapat bersumber dari gabungan antara Pendanaan Inovatif dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota Peraturan Desa tidak termasuk dalam hierarchi Peraturan Perundang-undangan. Perdes Kewenangan Desa. Pasal 9. Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021] Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan. Permen PUPR 5 tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan penetapan Kelas Jalan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan; Mengingat : 1. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus. 1. Kini kebanyakan Desa-Desa memiliki. Aturan Kepala Desa. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023. PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima. a. Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang. Permendagri 111 tahun 2014 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. 13. PDTT agar menyusun peraturan bersama yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik desa beserta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dengan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu. Mengingat : 1. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka Wewenang penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran. kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Jenis. 07/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Gd. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. peraturan pemerintah republik indonesia. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. diubah dengan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 08 februari 2022 | 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 2. Mengumpulkan data yang bersifat informasi tentang keadaan lokasi, termasuk ketinggian tempat, jumlah curah hujan dan lama musim kemarau, jenis dan tekstur. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c. TENTANG DATABASE PERATURAN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG. Pada beleid itu, GSB merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh penguasa wilayah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8. Direktur Bina Pengadaan dan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan KhususUU no. Undang-undang No. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa . 17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. kelas jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. Oleh: 7. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Alat Penerangan Jalan. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah Pasal 61 serta Pasal 185. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan PP No. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2021/No. Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah terbit. Pemrakarsa. huruf b, tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa. 2019/NO. 2. TENTANG. 59/SE/M/2006 tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum; Surat Edaran Menteri PU No. perhitungan formula alokasi dana desa adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK. Peraturan Desa. 14 Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015 15 Pasal 14 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang. 12 , 20 2 2 PERHUBUNGAN . nomor. Jalan dibuat dilereng bukit, tidak perlu saluran di sebelah bawah. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat. Berkaitan dengan negara, misal kunjungan dari pejabat negara. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakLN. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah. Pertimbangan terbitnya Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 tentang RTH adalah: bahwa saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau; bahwa dalam upaya. 8. (1) Pemerintah Desa berhak: a. Pada 28 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan Peraturan Presiden Indonesia No. Jalan lokal primer. Bidang. Pasal I. ABSTRAK: a. penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. c. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 4655 LL SETNEG : 54 HLM. T. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa dan BPD. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);. Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa. JDIH - Sekretariat Kabinet RIPeraturan Pemerintah (PP) NO. 9. Peraturan Presiden; 6. Peraturan pelaksanaan dari Perpres ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu). U. Tahun. Jalan Watulimo-Pantai Prigi No. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 12. Nama istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. kepala desa atau yang setingkat. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Mulai pengelompokan status jalan, kewenangan pembangunan jalan daerah, penyelenggaraan tanah bagi pembangunan jalan umum, pengusahaan konsesi jalan tol, hingga pengaturan jalan khusus. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA - PEMERINTAH DAERAH - PENYERTAAN MODAL. Wewenang penyelenggaraan jalan desa yaitu oleh pemerintah desa dan dilaksanakan oleh desa. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang. 7. di luar bangunan guna menerangi jalan desa dan. yang dikerjasamakan dengan suatu badan usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2023. Untuk di beberapa titik, lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah dokumen resmi yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, besaran iuran, dan sumber pembiayaan. Jenis alat Penerangan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. tentang pendataan dan menetapkan azet Desa berupa jalan. 48, LN. 03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyeroran dan Pelaporan Pajak bagi. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.